Kata Kunci : Mutasi, Pencatatan Hak, Petugas Lingkar, Karmachari, Raiyat, Pendapatan Desa, Jamabandi

Pembukaan: – Undang-undang yang mengatur tentang proses mutasi tanah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masa kini. Baik disahkan oleh Badan Legislatif Negara Bagian Bihar pada tahun keenam puluh dua Republik India sebagai berikut :-

BAB -I

Pendahuluan1. Judul Singkat, Luas dan Mulainya. – (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Mutasi Tanah Bihar, 2011.(2) Undang-undang ini berlaku di seluruh Negara Bagian Bihar.(3) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diberitahukan oleh Pemerintah dalam Lembaran Bihar.2. Definisi. – Dalam Undang-undang ini, kecuali ada sesuatu yang menjijikkan terhadap subjek atau konteksnya:-

(1) "Mutasi" berarti perubahan dalam entri dalam Khatian Berkelanjutan, Buku Besar Penyewa dan Daftar Khesra karena pengalihan hak seseorang dalam suatu kepemilikan atau bagiannya melalui salah satu cara/instrumen berikut:-

(a) Jual-Beli, hadiah,

(b) Pertukaran,

(c) Pemisahan Kepemilikan,

(d) Warisan/ suksesi wasiat atau wasiat,

(e) Kehendak,

(f) Perintah/Keputusan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1908,

(g) Perintah/Keputusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Tanah Bihar, 2009,

(h) Penyelesaian/ Pengalihan/ Penugasan Tanah Umum oleh pejabat yang berwenang,

(i) Akuisisi berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah, 1894,

(j) Tanah yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Bihar Bhoodan Yagna, 1954,

(k) Penyelesaian Rumah di bawah Undang-Undang Penyewaan Rumah bagi Orang-orang Istimewa Bihar, 1947,

(l) Pembelian tripartit tanah raiyati untuk keluarga Mahadalit berdasarkan Kebijakan Pembelian, 2010,

(m) Restorasi lahan menjadi bekas raiyat berdasarkan Undang-Undang Kawasan Kosi (Restorasi Tanah menjadi Raiyats), 1951,

(n) Pemulihan tanah menjadi bekas raiyat berdasarkan Undang-Undang Pembebasan Tanah tahun 1894,

(o) Penyelesaian kelebihan tanah berdasarkan Undang-undang Reformasi Tanah Bihar (Penetapan Luas Plafon dan Pembebasan Tanah Surplus), 1961, atau

(p) Melalui sarana/instrumen lain yang dapat diberitahukan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu.

(2) “Catatan Hak” berarti Catatan Hak terbaru yang akhirnya diterbitkan berdasarkan bab X Undang-Undang Penyewaan Bihar, 1885.

(3) “Khatian Berkelanjutan” berarti Catatan Hak yang diperbarui dan dipelihara dalam bentuk yang ditentukan yang mencerminkan perubahan hak seseorang dalam kepemilikan atau bagiannya sejak Catatan Hak yang terakhir diterbitkan.

(4) “Daftar Buku Besar Penyewa” berarti Daftar pendapatan berdasarkan desa yang disimpan dalam bentuk yang ditentukan yang menunjukkan rincian tanah yang dimiliki oleh penyewa berbeda dari desa pendapatan tersebut dan permintaan sewa dan cess tahunan atas tanah yang mereka miliki serta sewa dan cess yang direalisasikan setiap tahun dari mereka.

(5) “Otoritas yang Kompeten” berarti setiap penguasa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan/memindahtangankan/menyerahkan tanah negara berdasarkan Undang-undang/Peraturan/Manual yang bersangkutan.

(6) “Petugas Lingkaran” berarti pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pejabat lain yang diberitahu oleh Pemerintah untuk menjalankan semua atau salah satu fungsi Petugas Lingkar berdasarkan Undang-undang ini.

(7) “Wakil Kolektor Reformasi Pertanahan” berarti pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pejabat lain yang diberitahu oleh Pemerintah untuk melaksanakan semua atau sebagian fungsi Wakil Kolektor Reformasi Pertanahan berdasarkan Undang-undang ini.

(8) "Pengumpul" berarti Kolektor Distrik.

(9) “Kolektor Tambahan” berarti Kolektor Tambahan Distrik atau pejabat lain yang diberitahukan oleh Pemerintah untuk melaksanakan semua atau sebagian fungsi Kolektor Tambahan berdasarkan Undang-undang ini.

(10) “Karmahari” berarti seorang pegawai yang ditunjuk oleh Kolektor Distrik atau pegawai lain yang diberitahu oleh Kolektor untuk menjalankan semua atau sebagian fungsi Karmachari dari Halka berdasarkan Undang-undang ini.

(11) “Inspektur Lingkaran” berarti petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pejabat lain yang diberitahu oleh Pemerintah untuk menjalankan semua atau salah satu fungsi Inspektur Lingkaran berdasarkan Undang-undang ini.

(12) “Halka” berarti unit administratif terkecil dari administrasi pendapatan di bawah kendali administratif Karmachari.

(13) "Penyewa" berkonotasi dengan arti yang sama seperti yang diberikan oleh Bihar Tenancy Act, 1885.

(14) "Memegang" berarti sebidang tanah yang dikuasai oleh raiyat dan menjadi subjek sewa tersendiri.

(15) “Raiyat” berkonotasi dengan arti yang sama seperti yang diberikan oleh Bihar Tenancy Act, 1885.

(16) "Terdaftar" berarti dokumen yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran India, 1908.

(17) “Otoritas Pendaftaran” berarti otoritas pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran India, 1908.

(18) “Slip Koreksi” berarti slip yang diterbitkan dalam bentuk yang ditentukan oleh Petugas Lingkaran setelah penyerahan perintah mutasi suatu kepemilikan atau bagiannya olehnya untuk melakukan perubahan sesuai perintah dalam Khatian Berkelanjutan, Daftar Buku Besar Penyewa, dan Daftar Khesra.

(19) “Diresepkan” berarti ditentukan oleh Peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini.

(20) "Membentuk" berarti suatu bentuk yang ditentukan oleh Peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini.

(21) “Daftar Khesra” berarti suatu daftar yang dipelihara dalam bentuk yang ditentukan yang menunjukkan rincian bidang tanah beserta para penyewanya di suatu desa pendapatan.

(22) “Daftar Permohonan Mutasi” berarti suatu daftar yang disimpan dalam suatu formulir yang telah ditetapkan, yang di dalamnya permohonan mutasi diajukan sebelum Petugas Lingkar didaftarkan.

(23) “Daftar Mutasi” berarti suatu daftar yang disimpan dalam suatu formulir yang telah ditetapkan, yang di dalamnya dimasukkan perintah mutasi yang dibuat oleh Petugas Lingkar.

(24) “Desa Pendapatan” berarti desa yang diberitahukan sebagai desa pendapatan yang mempunyai nomor Pendapatan Thana tersendiri.

(25) "Pemerintah" berarti Pemerintah Bihar.

(26) “Jamabandi” berarti nomor yang menunjukkan halaman yang diberikan kepada semua penyewa dalam Daftar Buku Besar Penyewa tempat entri rincian penyewaan mereka serta permintaan dan pengumpulan sewa dan cess dibuat.

[26(A) “Daftar Jamabandi.” – Daftar Jamabandi adalah daftar raiyat yang mempunyai/menguasai tanah di desa pendapatan yang bersangkutan. Dalam daftar tersebut berbagai rincian tanah seperti Khata, Kheshra, Luas, Batas dan sewa tanah dimasukkan dan mereka mengolah tanah tersebut. Sebagai pengganti penggarapan lahan tersebut, mereka harus membayar sewa sesuai dengan entri dalam Daftar Jamabandi. Dengan demikian, Daftar Jamabandi merupakan daftar penting yang menggambarkan pertukaran sewa tanah antara Daftar Jamabandi Raiyat dan pemilik (Pemerintah Negara) atas tanah tersebut.]

(27) “Tanah Umum” berarti setiap lahan yang ditetapkan sebagai lahan publik berdasarkan Undang-Undang Perambahan Lahan Umum Bihar, 1954

BAB- II

Proses pengajuan Permohonan Mutasi3. Pengajuan permohonan mutasi. – (1) Seseorang yang memperoleh kepentingan dalam suatu kepemilikan atau bagiannya dengan cara/instrumen apa pun, dalam waktu 90 hari sejak perolehan kepentingan tersebut, harus mengajukan permohonan dalam bentuk yang ditentukan kepada Pejabat Lingkar di wilayah yang yurisdiksinya memegang kepemilikan tersebut. atau bagiannya ditempatkan untuk mutasi namanya sehubungan dengan kepemilikan atau bagiannya dalam Khatian Berkelanjutan, Daftar Buku Besar Penyewa, dan Daftar Khesra.[(1A) Dalam hal permohonan mutasi tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal perolehan hak atas tanah tersebut, maka permohonan pengampunan penundaan akan dilampiri formulir yang sudah ditentukan dengan disertai permohonan mutasi tersebut dengan menyebutkan alasan keterlambatan pengajuan permohonan mutasi. . Apabila permohonan pengampunan penundaan disertai dengan permohonan mutasi, Petugas Lingkar akan memutuskan kasus tersebut berdasarkan kelayakannya. (1B) Permohonan mutasi online akan diterima melalui situs web dan dari kantor pendaftaran setelah pendaftaran akta pengalihan tanah. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Lingkaran dari Anchal yang diberitahukan tersebut akan menyelesaikan kasus mutasi berdasarkan proses online.][(2) Siapa pun yang memperoleh kepentingan apa pun dalam kepemilikan atau bagiannya melalui penjualan, hadiah, pertukaran, pembagian, baik melalui pengadilan atau lainnya, suksesi antarnegara bagian atau wasiat, akan, Tanah Diakuisisi oleh berbagai departemen/Dewan dan Perusahaan di Negara Bagian tersebut Pemerintah Negara Bagian melalui akta terdaftar (dalam kondisi sewa terus-menerus), penyelesaian/pengalihan/pengalihan tanah publik oleh Otoritas yang Berwenang, pemberian tanah oleh Bhoodan Yagna Samiti, pemberian hak sewa berdasarkan Undang-Undang Penyewaan Rumah Orang yang Memiliki Hak Istimewa Bihar, 1947, perolehan hak-hak hunian berdasarkan raiyat-berdasarkan Undang-Undang Penyewaan Bihar, 1885, pengembalian kepemilikan atau bagiannya menjadi raiyat sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah, 1894, Pemulihan kepemilikan atau bagiannya menjadi raiyat sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah, 1894, Undang-Undang Hak atas Kompensasi dan Transparansi yang Adil dalam Pembebasan Lahan, Rehabilitasi dan Pemukiman Kembali, 2013 (Undang-Undang RFCTLARR, 2013) Undang-Undang Jalan Raya Nasional, 1956 dan Undang-Undang Perkeretaapian (Khusus), 2008, lokasi rumah yang dibeli berdasarkan Kebijakan Pembelian Tanah Raiyati untuk keluarga Mahadalit yang tidak memiliki rumah 2010, pemulihan kepemilikan atau bagiannya menjadi bekas raiyat berdasarkan Undang-Undang Wilayah Kosi (Pemulihan tanah menjadi Raiyat), 1951, penyelesaian surplus dan berdasarkan Reformasi Tanah Bihar (Penetapan Luas Plafon dan Undang-Undang Pembebasan Tanah Surplus, 1961, perintah/keputusan pengadilan mana pun atau cara/alat pengalihan lainnya yang diberitahukan oleh Pemerintah, dapat mengajukan permohonan dengan cara yang ditentukan untuk mutasi namanya sehubungan dengan kepemilikan atau bagiannya. dalam Khatian Berkelanjutan, Daftar Buku Besar Penyewa/Daftar Jamabandi dan Daftar Khesra di kantor Petugas Lingkar yang wilayah hukumnya tempat penampungan atau bagiannya berada atau di suatu perkemahan yang diselenggarakan oleh Petugas Lingkar untuk diterimanya permohonan mutasi dari daerah.](3) Pada saat permohonan mutasi diterima baik di kantor maupun di perkemahan, Petugas Lingkar memberikan tanda terima sesuai tata cara kepada pemohon sebagai tanda terima.[(3A) Setelah pendaftaran tanah, Petugas Lingkar dari Anchal yang diberitahukan akan mengambil kesadaran suo motu untuk Mutasi Online dan memulai pencatatan kasus mutasi dalam waktu tiga hari kerja. Circle Officer akan mengeluarkan pemberitahuan umum dan pemberitahuan khusus dalam bentuk yang ditentukan. Setelah mengeluarkan pemberitahuan umum dan juga pemberitahuan khusus, Petugas Lingkar harus mematuhi prosedur yang ditentukan untuk pembuangan catatan kasus mutasi.](4) Petugas Lingkar mendaftarkan setiap permohonan mutasi agar diterima dalam Daftar Permohonan Mutasi yang disimpan di Kantor Lingkar. (5) Petugas Lingkar membuka catatan perkara tersendiri sesuai dengan tata cara yang ditetapkan untuk setiap petisi mutasi.

BAB – III

Wewenang untuk menghubungi Circle Officer4. Otoritas yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Circle Officer mengenai perolehan kepentingan seseorang dalam suatu kepemilikan atau bagian darinya. – (1) Setelah selesainya pendaftaran suatu instrumen pemindahtanganan dengan cara pertukaran jual-beli, pembagian, hibah, atau cara pemindahan lain apa pun atas kepemilikan atau bagiannya, Otoritas Pendaftar akan memberitahukan pendaftaran tersebut. dalam bentuk yang ditentukan dengan disertai fotokopi akta yang telah didaftarkan kepada Pejabat Lingkar di daerah yang daerah kekuasaannya berada atau sebagian dari padanya. (2) Setelah kepemilikan suatu atau sebagiannya diserahkan dalam pelaksanaan suatu keputusan kepada pemegang keputusan atau kepada pembeli pada lelang/penjualan pengadilan atau ketika keputusan akhir untuk pembagian telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1908 atau Undang-undang Penyelesaian Sengketa Tanah Bihar, 2009, pengadilan yang melaksanakan keputusan tersebut atau pengadilan yang mengeluarkan keputusan akhir untuk pembagian, sesuai dengan keadaannya, harus memberitahukan fakta tersebut dalam bentuk yang ditentukan kepada Pejabat Lingkar di wilayah yang wilayah hukumnya adalah kepemilikan atau bagiannya berada. (3) Pihak yang berwenang, lewat perintah terakhir mengenai penyelesaian/pengalihan/pengalihan tanah publik, distribusi tanah yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Reformasi Tanah Bihar (Penetapan Luas Plafon dan Pembebasan Tanah Surplus), 1961, Parcha situs rumah kepada orang-orang yang memiliki hak istimewa di bawah Hak Istimewa Bihar Undang-Undang Penyewaan Rumah Perorangan, 1947, tanah untuk lokasi rumah diberikan kepada keluarga Mahadalit berdasarkan kebijakan untuk pembelian tanah raiyati bagi keluarga Mahadalit yang tidak mempunyai rumah, 2010, pemberian hak hunian di bawah raiyat berdasarkan Undang-Undang Penyewaan Bihar, 1885, restorasi tanah kepada bekas raiyat berdasarkan Undang-Undang Kosi (Pemulihan tanah menjadi Raiyats), 1951, harus memberitahukan perintah tersebut dalam bentuk yang ditentukan kepada Petugas Lingkar di daerah yang yurisdiksinya tanah itu berada. (4) Petugas yang bersangkutan dari tanah tersebut berada. Bhoodan Yajna Samiti akan memberikan pemberitahuan dalam bentuk yang ditentukan sehubungan dengan tanah yang diberikan olehnya berdasarkan Undang-Undang Bihar Bhoodan Yajna, 1954 kepada Petugas Lingkar di wilayah yang yurisdiksinya tanah itu berada.(5) [Pihak berwenang, bertanggung jawab atas pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang Pengadaan Tanah, 1894 Hak atas Kompensasi yang Adil dan Transparansi dalam Undang-undang Pembebasan Tanah, Rehabilitasi dan Pemukiman Kembali, 2013 (Undang-undang RFCTLARR, 2013) Undang-undang Jalan Raya Nasional, 1956 dan Perkeretaapian (Khusus ) Undang-undang tahun 2008 akan memberitahukan hal ini dalam bentuk yang ditentukan kepada petugas lingkaran di wilayah yang yurisdiksinya tanah itu berada.](6) [Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pemulihan tanah menjadi bekas raiyat berdasarkan Undang-undang Pengadaan Tanah, 1894 Undang-undang Hak atas Kompensasi yang Adil dan Transparansi dalam Pembebasan Tanah, Rehabilitasi dan Pemukiman Kembali, 2013 (Undang-undang RFCTLARR, 2013) Undang-Undang Jalan Raya Nasional, 1956 dan Perkeretaapian ( Khusus) Undang-Undang, 2008 akan memberikan pemberitahuan mengenai hal ini dalam bentuk yang ditentukan kepada Petugas Lingkar di wilayah yang yurisdiksinya tanah itu berada.](7) Karmachari di wilayah tersebut harus memperoleh informasi dengan cara yang ditentukan dan disampaikan dalam bentuk yang ditentukan kepada Petugas Lingkaran tentang kasus-kasus pembagian, warisan atau suksesi wasiat atau perolehan kepentingan dengan cara atau instrumen lain apa pun dalam suatu kepemilikan atau bagian. (8) Setiap orang yang memperoleh kepentingan dalam suatu kepemilikan atau bagiannya dengan cara/instrumen apa pun harus memberitahukan mengenai perolehan kepentingan tersebut dalam kepemilikan atau bagiannya kepada Circle Officer di wilayah yang yurisdiksinya kepemilikan atau bagiannya. daripadanya terletak, dalam waktu 90 hari sejak perolehan kepentingan tersebut sesuai dengan cara yang ditentukan.

BAB – IV

Permintaan dan Laporan5. Permintaan dan Pelaporan Kasus Mutasi. – (1) Pada saat diterimanya permohonan mutasi atau pemberitahuan oleh pihak yang berwenang mengenai pengambilalihan kepentingan suatu kepemilikan atau bagiannya atau suo motu jika petugas Circle yakin bahwa terdapat perolehan kepentingan dalam suatu kepemilikan atau bagiannya cukup untuk menyebabkan mutasi, Petugas Lingkaran akan memulai proses mutasi dengan memberikan perintah untuk laporan penyelidikan rinci dalam bentuk yang ditentukan sehubungan dengan permohonan mutasi dari Karmachari dan Inspektur Lingkaran dan akan menyebabkan perintah tersebut dikomunikasikan kepada Karmachari dan Inspektur Lingkaran.(2) Setelah menerima perintah penyelidikan sehubungan dengan permohonan mutasi, Karmachari akan menanyakannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan harus menyerahkan laporan penyelidikan dalam bentuk yang ditentukan kepada Inspektur Lingkaran.(3) Pada menerima laporan penyelidikan dari Karmachari, Inspektur Lingkaran harus memeriksa kebenaran laporan penyelidikan Karmachari dan mencatat temuannya dengan cara yang ditentukan bersama dengan rekomendasinya. (4) Inspektur Lingkaran harus menyerahkan laporan penyelidikan Karmachari beserta temuan dan rekomendasinya sendiri dalam formulir yang ditentukan kepada Petugas Lingkaran. (5) Jika Petugas Lingkaran tidak puas dengan laporan penyelidikan Karmachari dan Inspektur Lingkaran, dia dapat menanyakannya sendiri dengan cara apa pun yang dianggapnya tepat. dan akan mencatat temuannya dengan cara yang ditentukan.

BAB – V

Pembuangan6. Pemberantasan kasus Mutasi. – (1) Petugas Lingkaran, setelah menerima laporan penyelidikan dari Karmachari dan Inspektur Lingkaran sehubungan dengan permohonan mutasi atau atas penyelidikannya sendiri berdasarkan bagian 5(5) Undang-undang ini, harus menyelesaikan kasus mutasi tersebut dengan cara yang ditentukan setelahnya. mengundang keberatan-keberatan menurut cara yang ditentukan, baik dari orang-orang yang berkepentingan terhadap kepemilikan atau bagiannya serta masyarakat umum baik dalam suatu-

(a) Pengadilan mutasi yang diadakan secara berkala di kantornya, atau

(b) Di pengadilan perkemahan yang diselenggarakan untuk penyelesaian kasus-kasus mutasi di daerah tempat penyimpanan atau bagiannya berada. (2) Setelah menerima keberatan, Petugas Lingkar memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan bukti, jika ada, dan telah didengar serta harus menyelesaikan keberatan tersebut dan mengeluarkan perintah yang dianggap perlu. (3) Dalam hal tidak ada keberatan yang diterima setelah berakhirnya tanggal terakhir pengajuan keberatan, Petugas Lingkar akan menyelesaikannya. dengan memberikan perintah yang dianggap perlu. (4) Dalam hal keberatan telah diterima, tidak ada perintah yang dapat diberikan kecuali para pihak telah diberikan kesempatan yang wajar untuk didengarkan. (5) Dalam hal permohonan mutasi ditolak, Petugas Lingkar mencatat dalam lembar perintah alasan-alasan penolakannya dan memberitahukan kepada pemohon sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, dengan memberikan penjelasan singkat mengenai alasan-alasan penolakan permohonan itu. (6) Kasus-kasus dimana mutasi diperbolehkan , Petugas Lingkaran mengeluarkan slip koreksi untuk melaksanakan perintah mutasinya dalam formulir yang ditentukan dan memberitahukan kepada pemohon dengan cara yang ditentukan.(7) [Kamachari akan mengubah entri dalam Khatiyan berkelanjutan, Daftar Buku Besar Penyewa/Daftar Jamabandi dan Daftar Khesra Desa Pendapatan di mana kepemilikan atau bagiannya berada, mencerminkan perintah perubahan yang diberikan dalam slip koreksi.](8) [Berdasarkan perubahan yang dilakukan pada entri Daftar Buku Besar Penyewa/Daftar Jamabandi, Karmachari akan mengubah permintaan sewa tahunan dan penghentian jamabandi terkait.](9) Mutasi yang dituntut atas dasar perpindahan melalui jual-beli, hadiah atau penukaran, tidak diperbolehkan kecuali jika telah didaftarkan. (10) Mutasi yang dituntut atas dasar wasiat, tidak diperbolehkan kecuali jika wasiat telah disahkan. diputuskan dengan sah oleh pengadilan yang berwenang. (11) Mutasi yang dituntut atas dasar pembagian selain oleh pengadilan atau akta yang dicatatkan, tidak diperbolehkan kecuali ada persetujuan untuk pembagian itu oleh semua rekan senegaranya. (12) Mutasi suatu kepemilikan atau sebagian darinya tidak diperbolehkan dalam hal dimana Gugatan Hak Milik sehubungan dengan kepemilikan tersebut atau bagiannya sedang menunggu keputusan di pengadilan yang berwenang. (13) Mutasi suatu kepemilikan atau bagiannya tidak diperbolehkan dalam kasus di mana pihak pengakuisisi suatu kepentingan dalam kepemilikan atau bagiannya tidak memiliki kepemilikan fisik atas kepemilikan atau bagiannya.

BAB – VI

Banding dan Revisi7. Banding. – (1) Permohonan Banding terhadap perintah Petugas Lingkar harus diserahkan kepada Wakil Kolektor Reforma Pertanahan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal surat perintah banding. (2) Deputi Kolektor Reforma Pertanahan dapat membenarkan keterlambatan pengajuan mengajukan banding asalkan ia yakin bahwa ada alasan yang cukup untuk penundaan tersebut. (3) Wakil Kolektor Reforma Pertanahan tidak boleh mengeluarkan perintah apa pun untuk mengubah, mengubah atau mengesampingkan perintah yang diajukan banding kecuali pihak-pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan yang wajar untuk mengajukan banding. didengar. (4) Batas waktu penyelesaian permohonan mutasi adalah tiga puluh (30) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan mutasi.8. Revisi. – (1) Kolektor/Kolektor Tambahan dari distrik berdasarkan Undang-undang ini, atas permohonan yang diajukan kepadanya atas nama ini atau untuk tujuan meyakinkan dirinya sendiri mengenai keabsahan atau kepatutan pesanan apa pun yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan yang dibuat. di bawahnya oleh pejabat atau penguasa mana pun, meminta dan memeriksa catatan kasus apa pun yang tertunda sebelum atau diselesaikan oleh pejabat atau penguasa tersebut dan mengeluarkan perintah yang dianggap perlu. (2) Permohonan revisi dapat diajukan ke hadapan Kolektor/Tambahan Pemungut Distrik oleh siapa pun yang dirugikan atas perintah Wakil Pemungut Reformasi Pertanahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal perintah tersebut. (3) Pemungut/Pemungut Tambahan dapat memaafkan keterlambatan pengajuan permohonan revisi terhadap perintah dengan ketentuan ia yakin bahwa terdapat alasan yang cukup untuk penundaan tersebut. (4) Kolektor/Kolektor Tambahan tidak boleh mengeluarkan perintah untuk mengubah, mengubah atau mengesampingkan perintah dari otoritas atau pejabat mana pun kecuali pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan yang wajar untuk didengarkan. (5) Batas waktu pembuangan permohonan revisi mutasi adalah tiga puluh (30) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan revisi.

BAB – VII

Pembatalan Jamabandi9. Pembatalan Jamabandi. – (1) Kolektor Tambahan, baik suo motu atau atas permintaan, mempunyai wewenang untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Jamabandi mana pun, yang dibuat dengan melanggar hukum apa pun yang saat ini berlaku atau bertentangan dengan eksekutif mana pun. instruksi yang dikeluarkan atas nama ini. Kolektor Tambahan, yang wilayah hukumnya berada, dapat, setelah memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk hadir, mengajukan bukti-bukti dan didengar, membatalkan Jamabandi tersebut, mencabut hak milik orang yang menuntutnya dan menyerahkan kepemilikan itu kepada pemilik yang sah/ kustodian, dengan ketentuan yang menurut Kolektor Tambahan dianggap adil dan wajar. (2) Jamabandi tidak boleh dibatalkan berdasarkan ayat (1) tanpa memberikan kesempatan yang wajar kepada para pihak, yang berkepentingan dengan jamabandi itu, untuk menjadi didengar. (3) Siapapun, yang mempunyai kepentingan atas suatu tanah atau bagiannya, dari jamabandi mana pun dapat mengajukan permohonan pembatalan jamabandi sesuai dengan tata cara yang ditetapkan kepada Kolektor Tambahan yang wilayah hukumnya tanah atau bagiannya berada. .(4) Kolektor Tambahan, yang di wilayah hukumnya tanah atau bagiannya berada, atas permohonan yang diajukan untuk pembatalan jamabandi atau atas rujukan dari Departemen Pemerintah yang mempunyai kepentingan atas tanah atau bagiannya. daripadanya atau suo motu, dapat memulai proses pembatalan jamabandi dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada orang-orang yang berkepentingan dengan jamabandi. (5) Kolektor Tambahan yang wilayah hukumnya terletak tanah atau bagiannya di jamabandi, setelah diselidiki baik oleh dirinya sendiri atau oleh petugas yang diberi wewenang olehnya atas nama ini, harus mengeluarkan perintah yang dianggap perlu. (6) (a) Banding terhadap perintah Kolektor Tambahan harus diserahkan kepada Kolektor distrik dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak perintah tersebut mengajukan banding.

(b) Kolektor distrik dapat memaafkan keterlambatan pengajuan banding asalkan ia yakin bahwa ada alasan yang cukup untuk penundaan tersebut.

(c) Kolektor distrik tidak boleh mengeluarkan perintah apa pun untuk mengubah, mengubah atau mengesampingkan perintah yang diajukan banding kecuali pihak-pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan yang wajar untuk didengarkan. (7) (a) Permohonan untuk revisi dapat diajukan di hadapan Komisaris Divisi oleh siapa pun yang dirugikan berdasarkan perintah Kolektor distrik dalam waktu 30 hari sejak tanggal perintah tersebut.

(b) Komisaris Divisi dapat memaafkan keterlambatan pengajuan permohonan revisi asalkan ia yakin bahwa terdapat alasan yang cukup untuk penundaan tersebut.

(c) Komisaris Divisi dapat, berdasarkan permohonan yang diajukan kepadanya atas nama ini atau untuk tujuan meyakinkan dirinya sendiri mengenai keabsahan atau kepantasan perintah apa pun yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini atau aturan-aturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut oleh pejabat atau penguasa, meminta dan memeriksa catatan kasus apa pun yang tertunda sebelum atau diselesaikan oleh petugas atau otoritas tersebut dan mengeluarkan perintah yang dianggap perlu.

(d) Komisaris Divisi tidak boleh mengeluarkan perintah apa pun untuk mengubah, mengubah, atau mengesampingkan perintah otoritas atau pejabat mana pun kecuali pihak-pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan yang wajar untuk didengarkan.

BAB – VIII

Persiapan Khata Pustika10. Penyiapan Khata Pustika dan penyerahannya kepada penyewa sebagai pembayaran biaya. – (1) Khata Pustika harus disiapkan sehubungan dengan kepemilikan penyewa di desa pendapatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan harus diberikan kepada penyewa yang bersangkutan oleh Anchal Adhikari yang wilayah hukumnya tempat penyimpanan tersebut berada, dengan pembayaran biaya tersebut. dan dalam jangka waktu yang ditentukan. (2) Khata Pustika memuat hal-hal sebagai berikut:

(i) kutipan yang relevan dari Khatian Berkelanjutan dan Daftar Buku Besar Penyewa sehubungan dengan tanah yang dimiliki oleh penyewa,

(ii) permintaan dan realisasi sewa dan cesses,

(iii) pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah atau lembaga keuangan lainnya bersamaan dengan pembayaran kembali yang dilakukan. (3) Khata Pustika harus diserahkan oleh penyewa di hadapan Anchal Adhikari yang bersangkutan, setelah setiap mutasi tanah, untuk pembaruan, sesuai dengan cara yang ditentukan.

BAB – IX

bermacam-macam11. Ringkasan proses. – Semua proses berdasarkan Undang-undang ini adalah proses ringkasan.12. Batasan Waktu Penyelesaian perkara mutasi pada pengadilan mutasi biasa. – (1) Batas waktu penyelesaian perkara mutasi yang tidak diterima keberatannya di Pengadilan mutasi biasa adalah dua puluh satu (21) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan mutasi, delapan belas (18) hari kerja ) hari kerja untuk mengeluarkan perintah dan 03 (tiga) hari kerja untuk menerbitkan berita acara mutasi. (2) Batas waktu penyelesaian perkara mutasi yang telah diterima keberatannya di pengadilan mutasi biasa adalah tiga puluh tiga hari kerja (33) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan mutasi, tiga puluh (30) hari kerja untuk pengesahan perintah, dan tiga (03) hari kerja untuk penerbitan slip pembetulan.13. Batasan Waktu Penyelesaian Perkara Mutasi di Pengadilan Perkemahan. – (1) Batas waktu penyelesaian perkara mutasi yang tidak diterima keberatannya di Pengadilan Perkemahan adalah delapan belas (18) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan mutasi, lima belas (15) hari kerja untuk pemberian perintah dan tiga (03) hari kerja untuk menerbitkan berita acara pembetulan. (2) Batas waktu penyelesaian perkara mutasi yang telah diterima keberatannya di sidang perkemahan adalah tiga puluh tiga (33) hari kerja. hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan mutasi di pengadilan, tiga puluh (30) hari kerja untuk pengesahan perintah, dan tiga (03) hari kerja untuk penerbitan slip pembetulan.14. Alasan keterlambatan penyelesaian permohonan mutasi harus dicatat. – Dalam hal permohonan mutasi belum diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan dalam bagian di atas, Petugas Lingkar harus mencatat alasan keterlambatannya dalam lembar perintah catatan perkara yang akan diperiksa dengan cermat oleh Kolektor. Kabupaten dengan cara yang ditentukan.15. Tanggung jawab atas keterlambatan pembuangan. – Tanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian kasus mutasi berada pada pejabat yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.16. Kewenangan mempunyai kekuasaan peradilan perdata. – Berdasarkan Undang-undang ini, Kolektor, Kolektor Tambahan, Wakil Kolektor Reformasi Pertanahan dan Pejabat Lingkar mempunyai wewenang yang sama dalam menerima barang bukti, melakukan penyelidikan, memanggil dan memaksa kehadiran seseorang dan memeriksanya dengan sumpah, memaksa pembuatan dokumen. dan pemberian biaya sebagaimana menjadi hak Pengadilan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1908.17. Biaya Pengadilan. – Setiap petisi, memori banding atau permohonan revisi yang diajukan berdasarkan Undang-undang ini harus dibubuhi stempel biaya perkara sebesar nilai yang ditentukan.18. Salinan dan informasi resmi. – Tunduk pada peraturan tersebut dan dengan pembayaran biaya yang dapat ditentukan oleh Pemerintah Negara Bagian dari waktu ke waktu, informasi dan kutipan resmi serta salinan resmi dari Lembar Pesanan, Slip Koreksi, Khatian Berkelanjutan, dan Buku Besar Penyewa akan diberikan kepada orang yang mengajukan permohonan yang sama dalam formulir yang ditentukan.19. Pengarahan, pengendalian dan pengawasan. – Petugas Lingkaran dan Wakil Kolektor Reformasi Tanah dan Kolektor Tambahan, dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan Undang-undang, berada di bawah arahan umum, kendali dan pengawasan Kolektor Distrik.20. Kekuatan untuk menghilangkan kesulitan. – Pemerintah Negara Bagian dapat, jika diperlukan, dengan perintah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, melakukan apa pun atau mengarahkan apa pun untuk dilakukan untuk menghilangkan kesulitan yang timbul dalam memberlakukan Undang-undang ini.21. Bertindak untuk tidak mengesampingkan hukum lain. – Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini merupakan tambahan dan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lain yang sedang berlaku.22. Kekuasaan Pemerintah untuk membuat Peraturan. – (1) Pemerintah Negara Bagian dapat, dengan pemberitahuan, membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini untuk melaksanakan semua atau sebagian tujuan Undang-undang ini. (2) Setiap Peraturan yang dibuat berdasarkan bagian ini akan ditetapkan, segera sebagaimana mungkin, setelah dibuat, di hadapan masing-masing Dewan Badan Legislatif Negara, ketika sedang bersidang untuk jangka waktu total 14 hari yang dapat terdiri dari satu Sidang atau dua Sidang berturut-turut dan jika, sebelum berakhirnya Sidang yang ditetapkan dalam Sidang segera setelahnya, kedua Dewan sepakat untuk melakukan perubahan apa pun terhadap Peraturan atau kedua Dewan sepakat bahwa Peraturan tersebut tidak boleh dibuat, maka Peraturan tersebut selanjutnya akan berlaku hanya dalam bentuk perubahan tersebut atau dalam jangka waktu yang sama. tidak ada pengaruhnya, namun demikian, setiap perubahan atau pembatalan tersebut tidak mengurangi keabsahan apa pun yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan Peraturan itu.23. Pencabutan dan Penghematan. – (1) Undang-Undang Kepemilikan Penyewa (Pemeliharaan Catatan) Bihar, 1973 (Undang-undang Bihar 28 tahun 1975) dengan ini dicabut. (2) Terlepas dari pencabutan tersebut, apa pun yang dilakukan atau tindakan apa pun yang diambil dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang tersebut Perbuatan dianggap telah dilakukan atau diambil dalam pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang ini, seolah-olah Undang-undang ini mulai berlaku pada hari dilakukan atau diambilnya tindakan atau tindakan tersebut.